Ormawa Tak Mengirimkan Delegasi Pilmapres, Sunarlan Ancam Tidak Turunkan Dana
Sunarlan selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Jember (UJ) mewajibkan Organisasi Mahasiswa (Ormawa) mengirim delegasi dalam Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (Pilmapres) 2019. Ia mengancam, dana Ormawa tidak diberikan jika mereka tidak mengirim perwakilan. Alasannya karena Ormawa tidak berkontribusi mengirim delegasi di tahun sebelumnya.
Rabu, (6/2) perwakilan Ormawa berkumpul di ruang aula FIB UJ setelah mendapat surat undangan. Dalam surat yang ditandatangani oleh Sunarlan tersebut, tertulis ‘Rapat koordinasi program kerja dan SIMAWA (Sistem Informasi Kemahasiswaan) TAHUN 2019’. Perwakilan Ormawa yang hadir masing-masing mendapat buku panduan pengajuan kegiatan, setebal 57 halaman. Buku tersebut menjelaskan teknis pengajuan kegiatan dengan sistem daring.
Sunarlan membuka pemaparannya dengan membicarakan kegiatan-kegiatan Ormawa. Ia menganggap kegiatan yang dilakukan selama ini kurang bermanfaat. Sunarlan menghimbau, sebaiknya Ormawa tidak melakukan kegiatan seperti seminar atau pelatihan. Ia menyarankan mahasiswa mengikuti kegiatan yang diadakan di luar kampus. Karena hal tersebut justru akan memberikan manfaat bagi anggota Ormawa. “Ketika mengadakan seminar, mahasiswa lebih sibuk mengurus kepanitiaan, admistrasi, LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) padahal yang harus dilatih itu anggotanya,” tutur Sunarlan.
Selanjutnya, Sunarlan membahas Pilmapres. Ia menuntut Ormawa mengirimkan minimal dua orang delegasi untuk mengikuti Pilmapres. “Ormawa kita wajibkan mengirim wakil minimal dua kandidat. Kalau tidak, saya tidak akan meloloskan surat proposal yang masuk,” ujarnya. Surat proposal yang dimaksud yakni proposal pengajuan kegiatan dan dana Ormawa dari kampus.
Pilmapres merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti) untuk mencari mahasiswa berprestasi lewat Karya Tulis Ilmiah (KTI) dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Persyaratan tersebut antara lain; merupakan warga negara Indonesia, terdaftar di PD-Dikti dan aktif sebagai mahasiswa program sarjana maksimal semester VI, berusia tidak lebih dari 22 tahun pada tanggal 1 Januari 2019, mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) rata-rata minimal 3,00 dan merupakan wakil resmi dari perguruan tinggi.
Perwakilan Ormawa yang datang menyatakan tidak setuju terhadap kebijakan tersebut. Ulfa Masruroh, selaku perwakilan dari Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Ideas merasa kebijakan tersebut tidak bisa diterima oleh seluruh Ormawa. “Kalau kebijakan seperti itu, Ormawa harus mendelegasikan dua orang, kalau tidak konsekuensinya tidak mendapat dana. Sementara kondisi di setiap Ormawa beda-beda,” ungkap Ulfa saat rapat masih berlangsung. Maksud Ulfa kondisi lembaga pada masing-masing Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) tidak sama. Ada yang punya anggota banyak dan ada yang sedikit.
Sunarlan malah menjelaskan tentang rekam jejak prestasi Ormawa. Kemudian Ulfa kembali mempertanyakan kebijakan Sunarlan. Ia menjelaskan bahwa di LPM Ideas, kondisi pengurus tidak memungkinkan untuk didelegasikan ke Pilmapres. “Di Ideas tinggal enam orang pengurus aktif,” jelas Ulfa. Enam pengurus tersebut terdiri dari dua orang semester enam dan empat orang semester empat.
Setelah beradu dialog dengan perwakilan Ormawa, akhirnya Sunarlan memberi keputusan baru. Selain HMJ, Ormawa boleh mengirimkan satu delegasi saja. Namun, hal tersebut bersifat wajib. Sedangkan untuk HMJ tetap mengirim dua orang bahkan bisa lebih.
Sejalan dengan Ulfa, Andi Ahmad Fijai selaku Ketua II Mahasiswa Pencinta Kelestarian Alam (Swapenka) berpendapat serupa setelah rapat selesai. Ia mempertanyakan tindakan yang dilakukan kampus terhadap mahasiswa di luar Ormawa. Menurut Andi, Pilmapres harusnya menekan di setiap jurusan bukan Ormawa. “Kita cari soft skill di Ormawa bukan hard skill. Sedangkan Pilmapres ini menurutku hard skill yang relasinya ke setiap jurusan,” maksudnya, penguasaan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh setiap Ormawa berbeda dan memiliki fokus kegiatan masing-masing. Seperti LPM Ideas yang fokus mempelajari jurnalistik, Swapenka pada kelestarian alam, Dewan Kesenian Kampus (DKK) pada bidang seni dan lain sebagainya.
“Kalo untuk menawarkan ke anggota aku sangat bisa membantu, cuma lek diwajibkan ini paksaan. Lalu Pilmapres ini bersifat akademik kan? Sedangkan aku pribadi ikut UKM ini hal yang non akademik. Akademik didapatkan pas di kuliah sedangkan non akademiknya aku dapat di UKM,” begitu jelasnya.
Andi juga merasa pembahasan saat rapat tidak sesuai dengan perihal yang diagendakan pada surat undangan. “Simawa sama proker (program kerja) masih bingung, malah pembahasan Pilmapresnya yang lama,” ungkap Andi.[]
