Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Juga Mungkin Terjadi di Daerah
Pembungkaman atas kebebasan berpendapat dan berekspresi kian marak terjadi di Indonesia. Masalah ini akan jadi salah satu prioritas kerja bagi Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Jember karena rentan terjadi lagi di berbagai daerah.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jendral PPMI Jember, Joko Cahyono, saat ditemui setelah acara Musyawarah Kota PPMI Jember. Dalam acara ini, Joko terpilih secara resmi menjadi Sekjend PPMI Jember periode 2015-2017, menggantikan Sekjend sebelumnya Mohammad Sadam Husaen.
Di Salatiga, aktivitas pers mahasiswa dikekang oleh kampus dan petinggi daerah karena menerbitkan majalah bertema tragedi 1965. Tak hanya itu, kegiatan pers mahasiswa di Universitas Mataram pun dihambat pendanaannya karena menyoroti kebijakan kampus. “Persma Jember pasti akan mengawal segala kasus yang berkaitan dengan pembatasan penerbitan Lembaga Pers Mahasiswa (LPM),” kata Joko.
Kekawatiran akan intimidasi dan kekerasan terhadap aktivitas pers mahasiswa, jelas Joko, tentunya ada. “Makanya kami akan diskusi agar ketika kasus itu terjadi di jember, semua awak pers mahasiswa juga siap.”
Salah satu caranya, kata Joko, yaitu mengajak pers mahasiswa mengawal isu itu lewat pemberitaan media pers mahasiswa dan pers umum. “Memberitakan dan mendiskusikan untuk membahas posisi persma saat terjadi pembatasan atau pemberedelan,” tambahnya.
Bahkan di Jember pun sempat terjadi intimidasi dan ancaman pencabutan beasiswa terhadap mahasiswa yang aktif di kegiatan pers mahasiswa. Fenomena ini juga sangat ironis karena keberadaan pers mahasiswa juga berada dalam naungan kampus. “Padahal yang memayungi LPM juga kampus.”
Pada agenda Muskot PPMI Jember kali ini, sebanyak 13 Lembaga Pers Mahasiswa dari beragam kampus di Jember hadir. Mereka mengevaluasi kinerja PPMI Jember selama satu periode lalu sekaligus meregenerasi kepengurusan PPMI Jember. Joko juga berharap agar pers mahasiswa lebih solid dalam menghadapi segala tindak represif kampus dan aparatur negara dalam membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi.
“Kebersamaan itu perlu. Karena kerja LPM sangat butuh jaringan dan galang kekuatan dari solidaritas antar LPM,” jelas Joko. Karena itu ia ingin tiap LPM menumbuhkan solidaritas. “Kita berprofesi sama, kita saling menguatkan,” tegasnya.[]
