Seperti apa rasanya bila di era kekinian, masyarakat sekelas petani sudah akrab dengan puisi dan seni pertunjukan. Hampir setiap malam masyarakat mempertontonkan teatrikal rakyat bersama. Untuk sekedar menyampaikan perasaannya lewat karya. Saya sebagai generasi kekinian hanya bisa membayangkan dan berharap. Era kejayaan kebudayaan yang sempat ada pada tahun 1950-an sampai 1965 tersebut bisa kembali hidup di zaman konsumerisme saat ini.
Pesta demokrasi pemilihan presiden sudah usai. Namun sisa-sisa ketegangan antar dua kubu calon presiden itu masih terasa sampai sekarang. Saat di warung Bulek tadi, saya masih mendengar sentimen terhadap salah satu pasangan presiden. Hal itu memang tidak jadi masalah di negara demokrasi. Namun bentuk ekspresi pemikiran terhadap kondisi politik kekinian sudah berbeda.
Bila dibandingkan dengan era kejayaan Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) tahun 1950-an. Barangkali ini karena bentuk transisi kebudayaan yang sengaja dibuat gagal selama pemerintah Orde Baru pasca tahun 1965. Karena Lekra dianggap melakukan tindakan yang mengganggu –seperti halnya yg dilakukan oleh beberapa orang di warung Bulek, akhirnya proses berkesenian Lekra dilarang dan organisasinya dibubarkan. Terlepas dari polemik kebudayaan antara Lekra dan Manikebu, semua itu tetap karya seni.
Kita bisa melihat buku Prahara Budaya yang disusun oleh Taufik Ismail dan Ds. Moelyanto, berupa kumpulan kliping koran yang terbit antara tahun 1950-1960. Dalam buku tersebut, Lekra dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) menjadi kelompok yang disudutkan. Mulai dari Lekra yang menentang kelompok kontra revolusioner, konsep Soekarno tentang Nasionalis, Agamis, Komunis (Nasakom) yang lebih dominan dikuasai oleh PKI, ideologi komunis yang tidak sesuai dengan pancasila sampai terbentuknya Manikebu.
Selain itu, sejarah versi Orde Baru (Orba) yang ditulis oleh Nugroho Notosusasanto tentang pengkhianatan PKI sejak tahun 1926, 1948 sampai yang terakhir 1965 juga menjadi landasan kebencian dalam buku Prahara Budaya. Sebab, buku tersebut disusun oleh sastrawan yang kontra dengan Lekra dan PKI. Dari situ saya merasa ada pergeseran konsumsi kesenian, pasca rezim Soekarno runtuh.
Konsumsi generasi tua yang hidup di era Orba memang bergeser, dibandingkan rezim Soekarno yang cenderung menentang film-film dengan kemasan adegan dan pakaian syur. Pada Agustus 1984 –era rezim Soeharto, diberitakan oleh kompas bahwa lebih dari separuh film yang ikut Festifal Film Indonesia (FFI) menonjolkan film seks dan sadisme. Itu membuktikan bahwa, beberapa produksi film hanya dijadikan alat komoditas dengan nilai sensual, tanpa menyentuh persoalan sosial sekitar.
Saya sempat mengamati selera generasi tua, dalam hal ini nenek saya sendiri dan orang-orang lanjut usia yang sudah berusia kurang lebih 70 tahun. Setiap ada pertunjukan wayang, janger, campur sari dan ketoprak, apapun kesibukan mereka bakal ditinggal hanya untuk menonton acara tersebut. Pada tahun 90-an, nenek saya mulai bergeser ke sinetron. Tapi sampai sekarang, bila ada acara pertunjukan wayang dan teatrikal rakyat seperti janger, semangatnya masih utuh.
***
Beberapa minggu yang lalu, Kamis (28/08) saya kembali membayangkan uforia karya anak bangsa, generasi muda di era 50-an kembali bangkit –dengan mengangkat isu-isu kemanusiaan di sekitar kita. Sebuah acara digelar dengan konsep nonton bersama di halaman tengah Fakultas Sastra Universitas Jember (FS-UJ), seperti layar tancap. Semua civitas akademik dari beragam jurusan berkumpul menikmati pertunjukan film. Beberapa film indie yang diputar mengangkat potret masyarakat kelas bawah seperti sopir truk, pekerja seks sampai buruh migran.
Acara di halaman tengah FS-UJ beberapa minggu kemarin bernama Layar Kemisan. Saya sempat hadir dan tertarik melihat film pendek yang berjudul Timur (ter)Asing. Dinamika sosial yang terjadi terhadap keluarga buruh migran merupakan realitas terdekat kita. Rasa rindu, diskriminasi status sosial, justifikasi ras menjadi persoalan klasik yang sempat diungkap dalam film tersebut. Khusus untuk justifikasi ras, anak buruh migran dianggap sebagai anak jadah, hasil hubungan orang tuanya dengan orang Arab, tempat orang tuanya bekerja. Hal ini memang tidak terlepas dari respon kasus-kasus kekerasan yang dialami buruh migran akhir-akhir ini.
Saat sesi diskusi, Elmi selaku direktur Layar Kemisan mengungkapkan akan mengadakan pertunjukan film kurang lebih satu bulan sekali. Untuk rencana pemutaran selanjutnya, ia juga menawarkan kepada siapapun yang bersedia tampil membaca puisi dan monolog. Dari situlah saya merasa benih-benih romantisme kesenian rakyat tahun 50-an seolah hadir kembali dengan kemasan baru. Apalagi menurut Fauzi, salah satu pemakarsa acara Layar Kemisan akan melibatkan masyarakat desa, khususnya yang tinggal di sekitar kampus. Ini yang saya rasa akan menumbuhkan kedekatan intelektual. Menonton film dengan mahasiswa dan masyarakat semua lapisan sosial sebagai media dialog, silaturahmi dan penyadaran dari hegemoni.
Selain itu, saya juga ingat sebuah film berjudul Cinema Paradiso. Sebuah film nostalgia dari seorang operator proyektor gedung bioskop di pusat kota Giancaldo, Italia, sebelum dihancurkan oleh pemerintah. Setiap hari, masyarakat selalu berkumpul di alun-alun untuk antre menonton film bersama. Ada sebuah kerinduan bagi masyarakat untuk menantikan pemutaran film. Kerinduan tersebut ditampilkan lewat penonton yang selalu hadir untuk antre dan sejenak meninggalkan pekerjaan agar bisa nonton film juga hal menarik lainnya. Film tersebut bersetting sekitar tahun 1940-an, setelah 30 tahun pemerintah setempat membongkar bioskop tersebut.
Barangkali ini gagasan utopis, tapi saya yakin melalui acara semacam Layar Kemisan, akan bisa membuka sekat-sekat komunal dari sentimen ideologis ataupun ras. Membuka jendela wacana dari persoalan terdekat melalui film dan kesenian.
Saya hanya berharap, acara kedepannya pada sesi diskusi bisa lebih dinamis, sesuai pemantik persoalan dari film yang disajikan. Apalagi ini merupakan acara yang bakal dilaksanakan secara berkelanjutan, untuk menciptakan kerinduan menonton dan berkumpul bersama.
***
Saya masih meyakini, diskusi dan nonton bareng seperti Layar Kemisan, bisa memantik kembali rasa ingin tahu mahasiswa. Apalagi diadakan di ruang publik kaum akademis. Setidaknya, bisa menyembuhkan paradigma mahasiswa yang kerjanya hanya kuliah dan pulang ke kosan. Harapan Pramoedya Ananta Toer kepada kamu intelegensia untuk mengatasi persoalan kemanusiaan bisa tetap terjaga. “Siapa lagi kalau bukan kaum terdidik yang mengatasi persoalan kemanusiaan,” kurang lebihnya begitu dalam buku Bumi Manusia.
Dalam kampus Universitas Jember (UJ) tercinta, akhir-akhir ini kebijakannya seperti menginginkan romantisme Orba tumbuh kembali. Impian semangat reformasi rezim Orba yang dimulai dari demonstrasi besar-besaran 1998 dan tidak sedikit menelan korban itu, sudah terasa semakin luntur. Mulai dari pemberlakuan jam malam, penyempitan ruang sekretariat UKM, dan menciptakan ketakutan yang bersifat normatif kepada mahasiswa. Takut nilainya jelek, dicap tidak bermoral, bila mengkritisi kebijakan kampus.
Saat perhelatan pertunjukan Layar Kemisan, seharusnya ada dukungan dari kampus atas ide kreatif tersebut. Saya hanya berharap, acara semacam Layar Kemisan bisa mendapat sedikit bantuan dari kampus. Bukan didanai secara independen. Selain itu, waktu pertunjukan dan diskusi tidak dibatasi jam malam. Karena membahas substansi dari film yang ditonton membutuhkan kebebasan waktu. Agar pertukaran gagasan bisa tersampaikan secara maksimal. Sehingga, penempatan eksplorasi wacana tidak sebatas layar pertunjukan dan diskusi yang dangkal karena pembatasan waktu.
Kampus UJ sepertinya butuh suplai nutrisi intelektual yang memanusiakan. Bukan pola pendidikan yang konstruktif. Mau memberi dukungan terhadap acara seperti Layar Kemisan, itu salah satu alternatifnya.[]
