Menggurat Visi Kerakyatan

Permappa: Kami Hanya Ingin Merdeka

497

Pada Rabu (28/08) puluhan mahasiswa Papua yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa dan Pelajar Papua (Permappa) kota studi Jember melakukan aksi demonstrasi. Pada pukul 15.00 WIB peserta aksi mulai berkumpul di Double Way  Univesitas Jember (UJ). Mereka datang satu per satu sampai semua berkumpul dan siap melakukan long march. Pada pukul 15.48 WIB peserta aksi mulai melakukan long march dengan titik kumpul berada di depan kantor DPRD Jember. Di sepanjang jalan, peserta aksi menyuarakan beberapa yel-yel dengan membawa bendera berlambang bintang kejora, banner dan beberapa poster bertuliskan seruan tuntutan.

Aksi tersebut merupakan reaksi terhadap sejumlah peristiwa yang terjadi kepada mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang. Melalui aksi ini, mereka menolak segala bentuk rasisme terhadap masyarakat Papua. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Sosiet Kagoya selaku koodinator lapang (korlap) dalam aksi tersebut. “Jadi kami sangat prihatin dengan saudara-saudara kami yang mendapat intimidasi dan mengalami rasisme di kota Surabaya,” ungkap Kagoya. Rasisme adalah suatu doktrin yang menyatakan bahwa perbedaan biologis atau ras tertentu dapat menentukan suatu budaya atau individu.

Pada pukul 16.00 WIB peserta aksi tiba di depan kantor DPRD Jember. Mereka menyanyikan yel-yel satu kali kemudian dilanjutkan dengan pembacaan pernyataan sikap mereka. Penyataan sikap tersebut antara lain; Menolak kunjungan Pemerintah Jawa Timur beserta aparat militer (TNI, Polri dan Pol. PP) yang merupakan aktor di balik pembungkaman ruang demokrasi dan pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya; Pemerintah Indonesia segera hentikan agenda-agenda pencitraan di seluruh wilayah Indonesia yang bertujuan menjebak pelajar dan mahasiswa Papua dalam menciptakan berita-berita hoaks; Menolak sikap Ikatan Keluarga Besar Papua Surabaya (IKBPS) yang selama ini melegitimasi diri sebagai representasi pelajar dan mahasiswa Papua di Surabaya dan Jawa Timur; Menolak semua bantuan yang berbau politis yang diberikan oleh siapa pun dan darimana pun; Menolak kunjungan gubernur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; Hentikan aktivitas pemerintahan kolonial Indonesia di atas tanah Papua; Mengecam keras tindakan represif dan pengepungan yang dilakukan pihak kepolisian, TNI dan Ormas reaksioner binaan terhadap mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya; Hentikan rasisme, manusia Papua bukan monyet; Mahasiswa Papua akan pulang dari tanah kolonial Indonesia jika dan hanya, jika Papua diberikan hak penentuan nasib sendiri; Untuk mengakhiri rasisme yang adalah anak kandung dari imperialisme yang mengkoloni West Papua, maka segera selenggarakan referendum di tanah Papua sebagai solusi demokratis bagi bangsa West Papua; Tarik militer organik dan non-organik dari seluruh tanah Papua; Buka akses jurnalis lokal, nasional, dan internasional di seluruh tanah Papua; Membuka pemblokiran dan pembatasan akses internet di seluruh tanah Papua; Tutup semua perusahaan Nasional dan Internasional milik kapitalis di seluruh Tanah Papua.

Permappa juga menyerukan beberapa poin tambahan dalam pernyataan sikap tersebut. Hal itu juga diungkapkan oleh Kagoya kepada wartawan. Salah satunya adalah mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera mengelurakan referendum bagi Bangsa Papua. “Kami masih tetap dengan sikap kami, dengan syarat mengeluarkan referendum bagi bangsa Papua. Baru kami bisa pulang,” jelas Kagoya. Referendum adalah penyerahan suatu persoalan agar diputuskan dengan pemungutan suara umum.

Selain itu, mereka juga mendesak agar komisi Hak Asasi Manusia (HAM) PBB segera jamin keselamatan, kenyamanan dan keamanan bagi pelajar dan mahasiswa Papua di seluruh wilayah Indonesia. Mendesak lembaga-lembaga gereja nasional dan internasional untuk memantau situasi di tanah Papua. Organisasi-organisasi HAM di seluruh dunia untuk memantau situasi di tanah Papua. Awak media nasional dan internasional untuk mendesak Indonesia, segera membuka akses media dan memantau situasi di tanah Papua. Komisi HAM PBB, segera meninjau pelanggaran HAM dan memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat Papua di West Papua. Semua pernyataan sikap tersebut dibacakan selama 15 menit.

Pada pukul 16.20 peserta aksi bersiap untuk kembali menuju Double Way UJ. Kagoya juga menjelaskan bahwa aksi ini adalah puncak dari segala peristiwa yang telah terjadi terhadap mahasiswa Papua di kota lain. Menurutnya solusi dari permasalahan ini adalah hak untuk menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua. “Ya ini puncaknya. Jadi kami tidak ingin solusi lain, kami hanya ingin merdeka,” serunya kepada seluruh wartawan yang hadir meliput pada hari itu.

Pada pukul 16.30 masa aksi telah sampai di Double Way UJ. Mereka merapatkan barisan dan bersiap untuk bubar. Sebelum bubar, mereka menyanyikan yel-yel dan beberapa jargon. Barisan dibubarkan. Namun, tidak ada salah satu dari peserta aksi yang bersedia diwawancarai lebih detail. Bahkan, Kepala Polisi Resort (Kapolres) Jember sempat berbicara kepada salah satu reporter Ideas agar tidak menyebarkan segala jenis hasil liputan yang berhubungan dengan lambang ataupun kata bintang kejora. Alasannya untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). []