Penegakan HAM Lemah, Indikasi Pemerintah Melanggengkan Rezim

Di balik hegemoni negara, pemerintah, dan media massa, tidak banyak yang tahu berapa banyak terjadi tindak kekerasan selama 32 tahun Presiden Soeharto berkuasa. Hal ini disampaikan oleh Chrisbiantoro, Wakil Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), dalam Seminar Nasional Menolak Lupa, di Aula Radio Republik Indonesia (RRI) Jember,  Jumat (30/05) kemarin.

Chrisbiantoro menjelaskan bahwa di sepanjang masa pemerintahan Orde Baru, tercatat jutaan orang meninggal akibat kasus kekerasan dan dihilangkan secara paksa. “Sepanjang tahun 1965 sampai 1998, itu ada peristiwa yang namanya pembantaian atau pembunuhan massal 1965-66 itu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat ada 3juta kurang lebih orang meninggal dan ribuan hilang,” kata Chrisbiantoro.

Hal tersebut, kata Chrisbiantoro, merupakan indikasi atas langgengnya kekuasaan Presiden Soeharto, karena tidak ada penegakan HAM. “Itu ada peristiwa pembantaian atau pembunuhan massal 1965-1966 , Komnas HAM mencatat ada 3 juta kurang lebih orang meninggal dan ribuan hilang. Itu peristiwa yang menandai langgengnya Orde Baru saat itu,” Kata Chrisbiantoro.

Sementara itu Chrisbiantoro menambahkan bahwa pemerintah seharusnya tidak mengesampingkan daftar hitam pelanggaran HAM di Indonesia. “Karena kasus-kasus tersebut itu tidak bisa kita sampingkan begitu saja. Ini akan menjadi beban sejarah bagi perjalanan republik ini ke depan,” tambahnya.[]