Menggurat Visi Kerakyatan

Anarki: Sebuah Awalan

67

Selama abad pertengahan, masyarakat Eropa dipenjara dogma Gereja. Tidak ada ilmu pengetahuan yang bersifat dinamis. Semua alur jalan hidup manusia sudah diatur di dalam kitab suci gereja. Semua nasib merupakan takdir. Manusia tidak memiliki otoritas (kebebasan) dalam menentukan perubahan nasibnya sendiri. Tidak ada karya seni yang diperuntukan kepada sesama manusia. Semua harus dipersembahkan kepada Tuhan. Bahwa hidup hanyalah sementara, kenikmatan hidup bukan di dunia tempatnya. Ia ada di dalam pencapaian surga. Nasib manusia dimasukkan kedalam sebuah lingkaran yang diciptakan gereja.

Memasuki abad XI, muncul sekelompok manusia yang sadar dan ingin keluar dari belenggu dogmatis gereja. Ingin menjadi manusia bebas dan segera membangun kerajaan surga di dunia yang bernama kebahagiaan. Semua yang ada di dunia bisa dimiliki, tanpa harus ada sekat-sekat nilai yang membatasi kebebasan. Pada tahun 1.200 di sekitar William Aurifex, Paris, berkumpulah manusia yang mendambakan kebebasan dan membentuk gerakan bernama Free Spirit. Sikap untuk menjadi manusia bebas secara utuh, merupakan benih-benih munculnya pemberontakan atau bisa disebut sebagai anarki.

Di Indonesia serangkaian bentuk perampasan hak sebagai manusia seutuhnya, terjadi sejak penjajahan Kolonial Belanda: hal mana juga menimbulkan benih-benih Anarki. Bagi Pramoedya Ananta Toer yang telah menulis potret kehidupaan era Kolonial Belanda ‘Manusia dilahirkan bukan untuk diberangus’. Semua memiliki hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama: kurang lebih demikian ungkapan Pramoedya Ananta Toer dalam buku Bumi Manusia.

Setidaknya, Pram telah menuliskan bagaimana potret kehidupan era penjajahan Kolonial Belanda di Indonesia (kala itu, Hindia Belanda). Bagaimana hubungan antara pemerintah Kolonial Belanda dengan pejabat pribumi yang saling menjaga nama baik, prestisius dan pola hidup mewah meski dari hasil keringat masyarakat pribumi. Kesempatan mengenyam pendidikan yang hanya dimiliki kelas elit pribumi.

Lebih tegas lagi, Multatuli dalam bukunya yang berjudul Max Havelar juga memberi potret peristiwa yang cukup detail. Multatuli yang memiliki nama asli Douwes Daker ini pernah menjadi Asisten Residen di Lebak, Banten. Ia dipecat karena mengkritik bupati yang melakukan eksploitasi tenaga pribumi. Multatuli menjelaskan bagaimana strategi pemerintah Kolonial Belanda agar bisa menguasai Hindia Belanda. Pemerintah kolonial menerapkan politik etis dengan memanfaatkan sistem pemerintahan feodal yang sudah ada. Salah satu strateginya dengan memberikan kekuasaan ‘lebih’ kepada pejabat lokal. Hal ini dilakukan agar hubungan Pemerintah Kolonial Belanda dengan pejabat lokal tetap harmonis.

Masyarakat pribumi telah dieksploitasi tenaganya untuk menanam komoditi ekspor, terutama sejak tanam paksa 1830. Pemerintah Kolonial juga sengaja menjaga kepatuhan masyarakat pribumi kepada bupati, pejabat kolonial dan lapisan masyarakat di atasnya,  agar tidak terjadi Anarki.

William Godwin, seorang pemikir Anarkisme era Revolusi Perancis, memandang manusia sebagai makhluk yang setara dan sama-sama memiliki hak dalam keadilan. “Apabila Pemerintah dihapuskan, dan individu hanya dibimbing oleh akal mereka sendiri, maka terciptalah sebuah masyarakat dengan keharmonisan tanpa batas,” ungkap Godwin dalam buku Anarki: Sebuah Panduan Grafis oleh Clifford Harper.

Godwin menilai keputusan bersama dengan cara dialog tidak bisa dijadikan pembenaran permanen sebagai legitimasi kekuasaan di atas individu. Menurutnya, hanya ada satu hukum yang memanusiakan, yaitu akal.

Ada satu cerita menarik dari Clifford Harper, tentang pemberontakan petani di wilayah pedesaan Inggris. Ide Free Spirit mendorong sekelompok mahasiswa di Universitas Oxford abad XIV bersama pendeta radikal utopis, mengais massa dari petani, gembel, pelacur, eks-tentara, orang-orang buangan urban untuk meneriakkan kebebasan.

Pada musim semi 1381, sekelompok militer memaksa petani membayar pajak untuk membiayai perang di Perancis. Para petani mempertanyakan kesenjangan yang timpang, antara penguasa feodal dengan petani. Mengapa petani harus patuh mengolah tanah, jika hasilnya diminta penguasa. Mengapa petani harus mempertahankan kemewahan pemerintah, yang mengenakan kain sutra dan makan roti, rempah, serta minum anggur. Sementara petani hanya punya gandum, sereal, tepung, air putih dan harus berurusan dengan setumpuk pekerjaan di ladang. Dari situ, petani berontak. Menghancurkan rumah, kastil-kastil dan membakar surat kepemilikan tanah.

Sikap anarki dari kelompok maupun individu, tidak muncul tanpa sebab. Setiap sejarah revolusi yang terjadi di Perancis, Rusia, Kuba, dan Indonesia sendiri berawal dari munculnya dominasi kekuasaan. Lebih ekstrim lagi, ungkapan Lenin dalam Clifford Harper menyebutkan, “Selama negara itu ada, maka tidak akan ada kebebasan, dan ketika kebebasan itu ada, maka negara pun tidak ada.”

Lantas, bagaimana agar hubungan sesama manusia dalam tempurung negara tetap harmonis? Bagi Godwin, bila negara tidak bisa memanusiakan manusia, cara yang harus dilakukan adalah kekerasan. Namun, bukan itu cara yang beradab jika dibenturkan dengan kondisi masyarakat di Indonesia kekinian. Ia mengatakan, pemerintah yang baik adalah ia yang sedikit memerintah.

Bila aksi demonstrasi besar-besaran pernah terjadi di Indonesia pada 1998, untuk meruntuhkan Soeharto. Bisa dimaknai sebagai peristiwa yang seharusnya terjadi untuk merubah keadaan. Lantas, setelah Soeharto turun dari kekuasaan, dan keran kebebasan demokrasi sudah didapat, apakah setiap aksi demo bisa dimaknai sebagai tuntutan yang seharusnya terjadi? Atau sebaliknya, Anarki dimaknai bukan hanya untuk mendapatkan kebebasan, melainkan realitas Anarki yang sengaja dibentuk untuk memperoleh hak melebihi ketentuan.[]