RATUSAN MAHASISWA JEMBER GELAR AKSI INDONESIA GELAP, DPRD DIMINTA KAWAL TUNTUTAN

Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Kabupaten Jember turun ke jalan pada Jum’at (21/2) menggelar aksi demonstrasi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember. Aksi ini merupakan bagian dari gerakan Indonesia Gelap yang berlangsung di berbagai daerah.

Hasyisy Ahmad, Koordinator lapangan (Korlap) aksi, menyebut bahwa demonstrasi ini bukan sekadar protes, tetapi juga bagian dari perjuangan kolektif mahasiswa dan masyarakat sipil untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah “Aksi Solidaritas Jember Melawan dengan semua elemen mahasiswa bergabung menjadi satu untuk mendesak DPRD Jember menyuarakan ini kepada pimpinan pusat, suara itulah yang harus diperjuangkan dan itu sejalan dengan perjuangan kita hari ini dan semoga itu menjadi kemenangan kita,” ucapnya.

Menurutnya, terdapat tiga hal yang menjadi tuntutan utama aksi Solidaritas Jember Melawan, yakni menolak Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba), menolak Efisiensi Anggaran, dan menolak pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anggota Nusantara (BPI Danantara). “Terdapat tiga tuntutan, dan semua menolak,” tegasnya.

Ia menilai bahwa Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) tidak memiliki arah yang jelas dan bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UU PA). “Ujung atau hulu daripada UU Minerba ini adalah soal Undang-Undang Pokok Agraria yang saat ini sering diotak-atik oleh negara dan tidak ada orientasi yang jelas. Jadi solusi dari kami adalah meluruskan kembali maksud dan tujuan daripada UU Pokok Agraria,” tuturnya.

Lebih lanjut, Hasyisy menyoroti dampak kebijakan efisiensi anggaran yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk menyesuaikan belanja negara dengan kondisi fiskal yang ada. Namun, menurutnya, implementasi kebijakan tersebut telah mengurangi anggaran kementerian dan pemerintah sebesar Rp306 triliun. “Perlu dikaji dulu, sebenarnya efisiensi sangat perlu dan bagus, tapi semisalnya negara atau suatu kelompok masyarakat, padahal yang paling penting adalah hubungan kapital itu adalah kesehatan dan pendidikan, ketika hal itu menjadi prioritas pendukung tentu negara ini akan hancur,” katanya.

Di sisi lain, ia menilai pemanfaatan Danantara merupakan super holding BUMN yang mengelola aset negara, seperti di Singapura, tetapi kebijakan ini dianggap tidak etis karena kondisi kelesuan di Indonesia menurun hingga sekitar 20%. “Danantara itukan super holding BUMN dan juga aset negara seperti di Singapura yang nanti akan digunakan korporasi-korporasi dan saat ini tidak etis dilakukan di Indonesia karena kondisi di masyarakat akan lesu, banyak sekali 20% sekian kelompok ekonomi menengah di Indonesia mengalami kemerosotan menuju kelas ekonomi bawah dan itu sangat tidak elok juga kalau dilakukan oleh negara,” jelasnya.

Kelompok massa dari berbagai elemen masyarakat mendesak DPRD Jember untuk mengawal dan memperjuangkan tuntutan mereka hingga ke tingkat pusat. Para demonstran menuntut agar pakta integritas bermaterai segera ditandatangani oleh seluruh fraksi DPRD Jember. Menanggapi hal ini, Widarto wakil ketua DPRD Jember menyatakan kesiapannya untuk mundur jika gagal meyakinkan empat fraksi yang tidak hadir di DPRD Jember. “Kalau kami tidak mampu meyakinkan empat fraksi ini, konsekuensinya kami harus mundur,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, hanya tiga fraksi di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember yang bersedia menemui para demonstran. Ketiga fraksi tersebut adalah Widarto dari PDI-Perjuangan, Nilam Noor Fadilah Wulandari dari Golkar, dan Ahmad Hairozi dari Gerindra. Widarto meminta para demonstran untuk mengirim perwakilan guna mengecek langsung pertanggungjawaban tersebut bertujuan semua fraksi menandatanganinya. “Nanti perwakilan dari korlap atau siapa dari demonstran, silahkan ke kantor dewan, Senin (24/2/2025),” pungkasnya. []