Menggurat Visi Kerakyatan

Adakan Sosialisasi Pemilu, KPU Berharap Mahasiswa Ikut Mengawal Pemilu

95

Tujuh hari menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden, 09 Juli mendatang, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Komisariat sastra berkerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jember mengadakan sosialisasi pemilu. Sosialisasi sekaligus seminar dengan tema Politik Cerdas Untuk Demokrasi yang Berbudi Pekerti di Kopi Miring Jember, Rabu (02/07)

Sekertaris GMNI komisariat Sastra, Agus Nur Salim dalam sambutannya menjelaskan tujuan acara ini mengajak kawan-kawan mahasiswa tanggap terhadap kondisi politik negara kita saat ini sekaligus akan ada sosialisasi dari KPU, “kami, komisariat sastra mengajak kawan-kawan semua untuk mendengarkan sosilisasi dari KPU Jember serta seminar yang akan mambahas hiruk pikuk politik kekinian. Bagaimana menghadapi politik negara kita saat ini dengan berbagai macam persoalaannya.”

Sosialisasi sekaligus seminar ini menghadirkan dua pembicara, Habib M. Rohan dari anggota KPU kabupaten Jember untuk memberi sosialisasi pemilu.  Serta Eko Suwargono, budayawan sekaligus dosen Fakultas Sastra, Universitas  Jember sebagai pembicara dalam seminar.

Dalam kesempatan ini Habib menjelaskan mekanisme mendapat hak pilih bagi mahasiswa yang mayoritas pendatang hingga cara pencoblosan. Habib tidak memaksa mahasiswa untuk memberikan hak pilihnya namun ia mengajak mahasiswa untuk mengawal jalannya pesta demokrasi tersebut nantinya, “Kalau mahasiswa belum ada minat mencoblos, harapan saya, yang penting kawan-kawan ikut mengawasi jalannya pemilu. Jika ada pelanggaran black campaign, money politic dan sebagainya harap dilaporkan. Untuk demokrasi yang lebih baik,” jelasnya

Sedangkan Eko dalam menyampaikan materi seminar berharap, mahasiswa sebagai golongan masyarakat akademis melaksanakan pemilihan secara cerdas dan berbudi pekerti. Menurutnya mahasiswalah yang mampu mengimbangi suara masyarakat yang memberi hak suara dengan alasan transaksional “Banyak masyarakat pragmatis yang memilih dengan alasan sangat transaksional. Memilih karena mendapat uang 50 ribu misalnya. Kewajiban masyarakat yang lebih terdidik, yang lebih bermartabat, yang peradaban politiknya lebih tinggi dari mereka untuk memperbaiki. Agar kita tidak salah mendapatkan pemimpin.”[]

 

Penulis : Nurul Aini